- iklan Paket Wisata di Lombok -
- iklan Web Hosting Murah -
HarianNusa, Mataram – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Lalu Gita Ariadi, menyatakan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bukan sekadar dokumen administratif, melainkan pedoman utama dalam menentukan arah pembangunan daerah. Karena itu, penyusunannya harus inklusif dan partisipatif sekaligus pondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
NTB telah menetapkan visi NTB Emas 2045 melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2024 tentang RPJPD 2025-2045, dengan tujuan mewujudkan NTB sebagai Provinsi Kepulauan yang Maju, Kuat, Aman, Berkelanjutan dan Sejahtera.
Agar dokumen RPJMD dapat berjalan sesuai rencana, maka proses penyusunannya harus partisipatif, dimulai dari OPD. Pembahasan di perangkat daerah harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, agar mampu menjawab isu dan tantangan saat ini.
"Saya berharap agar para kepala OPD memberikan data informasi yang akurat sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas kedepannya sehingga mampu menampung aspirasi masyarakat," ucap Miq Gita sapan akrabnya, dalam rapat yang berlangsung di ruang kerja Sekda NTB , Rabu (9/4/2025).
Sementara itu, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri menetapkan visi pembangunan NTB 2025-2029, yaitu "NTB Bangkit Bersama Menuju Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Untuk mencapai visi tersebut, tiga isu utama menjadi prioritas pembangunan lima tahun ke depan, yaitu pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan NTB sebagai destinasi wisata dunia.
"Fokus utama pada kemiskinan, mendukung swasembada pangan dan menjadikan destinasi wisata internasional yang berkualitas," jelas Miq Gita.
Kepala Bappeda NTB Dr. H. Iswandi mengungkapkan, tantangan Pemerintah Provinsi dalam menyusun RPJMD, yakni bagaimana mengubah pola pikir dari budgeting oriented menjadi program oriented sebagai solusi untuk mengatasi berbagai persoalan pembangunan.
"Kita harus menguatkan kualitas dokumen dengan menyiapkan program yang memang strategis dan menjadi solusi atas berbagai persoalan pembangunan," jelasnya. (F3)
