HarianNusa, Lombok Barat – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi meluncurkan program Desa Berdaya sebagai langkah strategis untuk mengentaskan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem yang ditargetkan mencapai nol persen pada tahun 2029. Peluncuran program tersebut digelar di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Selasa sore (16/12/2025).
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa Desa Berdaya lahir dari keprihatinan terhadap tingginya angka kemiskinan di desa. Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan orkestrasi dan kolaborasi lintas sektor.
“Saya tidak ingin menyebut Desa Berdaya ini sebagai program, tetapi sebagai sebuah gerakan. Ini adalah gerakan kita bersama, sehingga pada tahun 2029 target kemiskinan ekstrem nol persen itu dapat kita capai,” ujar gubernur Iqbal dalam sambutannya.
Gubernur Iqbal juga mengungkapkan, upaya pengentasan kemiskinan di NTB mulai menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan di NTB mengalami penurunan dari 11,91 persen pada periode 2024 hingga kuartal pertama 2025, menjadi 11,78 persen pada kuartal kedua 2025.
“Alhamdulillah, kemiskinan sudah mengalami penurunan. Dari 11,91 persen, kini menjadi 11,78 persen. Ada pergerakan dan pengurangan angka kemiskinan,” tuturnya.
Ia menilai, momentum pembangunan desa saat ini sangat tepat karena adanya komitmen berjenjang dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Kondisi tersebut dinilai sebagai ekosistem ideal bagi lahir dan berkembangnya gerakan Desa Berdaya.
Gubernur juga menyinggung masuknya berbagai lembaga swadaya masyarakat (NGO) internasional ke NTB sejak dekade 1970–1980-an dengan aliran dana yang mencapai puluhan triliun rupiah. Namun, hingga kini NTB masih tercatat sebagai salah satu dari 12 provinsi termiskin di Indonesia.
Menurut Iqbal, persoalan utama bukan terletak pada kekurangan anggaran, melainkan pada lemahnya koordinasi dan kolaborasi antar pihak dalam pelaksanaan program pembangunan.
“Masalah utamanya bukan kekurangan dana, tetapi defisit orkestrasi dan kolaborasi. Banyak pihak masuk ke desa dengan tujuan baik, namun tanpa koordinasi yang terarah,” tegasnya.
Gubernur Iqbal pun optimistis, melalui gerakan Desa Berdaya, visi pemerintah daerah untuk mewujudkan kemakmuran dapat dimulai dari desa. Menurutnya, cita-cita untuk mendunia tidak akan bermakna tanpa kemakmuran yang dirasakan masyarakat di akar rumput.
“Insyaallah dengan Desa Berdaya ini, kita wujudkan terlebih dahulu kemakmuran. Sebelum mendunia, kita makmur kan desa-desa kita,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Desa Berdaya. Ia menegaskan bahwa program tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk setiap desa.
Zaini berharap, sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dapat semakin diperkuat demi mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Program Desa Berdaya sejalan dengan apa yang kami lakukan di Lombok Barat. Saat ini kami juga sedang memantapkan verifikasi data masyarakat berbasis desil agar setiap intervensi benar-benar tepat sasaran,” tandasnya.
Kegiatan peluncuran Desa Berdaya ini dihadiri oleh 144 pendamping Desa Berdaya dari seluruh kabupaten/kota di NTB. Acara peluncuran juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi NTB dengan para bupati dan wali kota se-NTB, perguruan tinggi, serta sejumlah mitra pembangunan. (F3)
Ket. Foto:
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, didampingi Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri, Ketua TP PKK NTB Sinta M Iqbal bersama Bupati Lombok Barat, Bupati Bupati Lombok Utara dan Wakil Bupati Lombok Timur, secara resmi meluncurkan Desa Berdaya. (HarianNusa/fit)
