1 month ago
46
Jakarta. Laporan ini mencakup berbagai program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KI DKI Jakarta selama tahun 2023, seperti sosialisasi UU KIP, bimbingan teknis untuk badan publik, penyelesaian sengketa informasi, serta pelaksanaan E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) badan publik.
Berikut adalah beberapa poin penting dari laporan tersebut:
Hasil E-Monev
– 33 badan publik memperoleh predikat Informatif
– 22 badan publik berada pada kategori Menuju Informatif
– 15 badan publik Cukup Informatif
– 28 badan publik Kurang Informatif
– 134 badan publik Tidak Informatif
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
– 119 register sengketa informasi publik yang terdaftar pada tahun 2022 dan 2023 telah diselesaikan
– Lonjakan permohonan sengketa informasi publik mencapai 117 register pada tahun 2023
Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi
– Kerja sama dengan delapan Universitas di Jakarta
– Sosialisasi UU KIP kepada lebih dari 800 mahasiswa
– Diseminasi Peraturaran Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) ke berbagai badan publik
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, mengapresiasi laporan pertanggungjawaban kinerja Komisi Informasi DKI Jakarta tahun 2023. Namun, ia menyoroti masih minimnya dukungan anggaran Pemprov DKI Jakarta untuk Komisi Informasi. Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono juga mendukung dibentuknya Peraturan Daerah (Perda) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Jakarta.
(Red)**
