HarianNusa, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam memperkuat agenda pembangunan hijau melalui berbagai program rehabilitasi lingkungan, penguatan tata kelola persampahan, hingga kolaborasi lintas daerah. Langkah tersebut sejalan dengan peluncuran Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) yang diresmikan Presiden Republik Indonesia pada peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) Nasional Tahun 2026.
Peringatan Hari Lingkungan Hidup Nasional 2026 yang dipusatkan di Cibubur, Sabtu (6/6/2026), ditandai dengan peluncuran Gerakan Indonesia ASRI dan komitmen penanaman dua miliar pohon secara nasional. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Presiden RI bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH).
Melalui kampanye “Saatnya Bekerja untuk Iklim” (#NowForClimate), pemerintah mendorong gerakan kolektif untuk memperkuat ketahanan iklim, memulihkan ekosistem, menjaga ketersediaan sumber daya air, mengurangi risiko bencana, serta meningkatkan penyerapan emisi karbon.
Dalam dialog nasional yang melibatkan sejumlah kepala daerah, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memaparkan berbagai capaian dan agenda strategis lingkungan hidup yang tengah dijalankan Pemerintah Provinsi NTB. Salah satu capaian yang disampaikan adalah keberhasilan penanaman lebih dari satu juta pohon di seluruh kabupaten dan kota di NTB sejak 2025 sebagai bagian dari rehabilitasi lingkungan dan penguatan ketahanan iklim daerah.
Gubernur juga menjelaskan bahwa sejak arahan Presiden terkait Gerakan Indonesia ASRI pada Februari 2026, Pemprov NTB secara konsisten menggerakkan kegiatan kurvei dan gotong royong kebersihan dengan melibatkan sekolah, aparatur sipil negara, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, komunitas, hingga berbagai elemen masyarakat.
Gerakan tersebut terus diperluas sebagai upaya membangun budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan di tengah masyarakat.
Pada momentum yang sama, Gubernur NTB menyerahkan penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) kepada sejumlah perusahaan yang berhasil meraih predikat Hijau dan Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup RI. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen dunia usaha dalam menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Perusahaan penerima PROPER Hijau meliputi PT Amman Mineral Nusa Tenggara, PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Ampenan, PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Bima, PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Bandara Internasional Lombok, serta PT PLN Indonesia Power PLTU Jeranjang.
Selain itu, peringatan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2026 juga diwarnai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tentang Sinergi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Hutan dan Lahan, Rehabilitasi Ekologis, serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa.
Kesepakatan tersebut menjadi landasan kolaborasi kedua pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan lingkungan, rehabilitasi kawasan kritis, pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan upaya pelestarian sumber daya alam.
Di hadapan Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur NTB juga mengangkat sejumlah isu strategis yang masih menjadi tantangan daerah. Salah satunya adalah persoalan banjir yang secara berkala melanda Kota Bima dan Kabupaten Bima akibat kerusakan kawasan hutan di wilayah hulu.
Menurut Gubernur, rehabilitasi kawasan hutan dan penguatan upaya konservasi menjadi langkah mendasar untuk mengurangi risiko bencana yang terus berulang di wilayah tersebut.
Pada sektor persampahan, Pemprov NTB terus mendorong penguatan tata kelola yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Dalam forum tersebut, Gubernur menyampaikan komitmen Pertamina Patra Niaga untuk mendukung pemanfaatan landfill gas di TPA Regional Kebon Kongok menjadi sumber energi yang dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar.
Inisiatif tersebut diharapkan mampu mengubah persoalan lingkungan menjadi sumber manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
Gubernur juga menyoroti perlunya percepatan penanganan persoalan sampah di kawasan wisata Gili Tramena yang meliputi Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Selain itu, dukungan pemerintah pusat dinilai penting untuk memperkuat penataan kawasan guna menjaga keberlanjutan destinasi wisata unggulan NTB tersebut.
Menanggapi berbagai persoalan yang disampaikan Pemerintah Provinsi NTB, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh. Jumhur Hidayat menyatakan komitmennya untuk memberikan perhatian khusus terhadap isu-isu lingkungan hidup di NTB.
Menteri bahkan dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke NTB pada 4–5 Juli 2026 guna membahas lebih lanjut langkah percepatan penyelesaian berbagai persoalan lingkungan strategis yang dihadapi daerah.
Bagi NTB, pelestarian lingkungan tidak lagi dipandang sebagai agenda sektoral semata. Rehabilitasi lingkungan, pengelolaan sampah, konservasi kawasan hutan, serta kemitraan dengan dunia usaha dan pemerintah kabupaten/kota terus diperkuat sebagai fondasi mewujudkan pembangunan yang hijau, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. (F*)
Ket. Foto:
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal (Tengah) bersama perwakilan Perusahaan penerima PROPER Hijau. (Ist)
