3 hours ago
5
Pemprov Jabar Pertahankan Opini WTP 15 Tahun Berturut-turut
Satunews.id, Kota Bandung – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi opini WTP ke-15 yang diraih Jawa Barat secara berturut-turut.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh unsur pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan dan menjalankan program pembangunan secara efektif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).
Menurut Dedi, opini WTP harus menjadi pendorong untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik, bukan sekadar pencapaian administratif dalam tata kelola keuangan.
“Semoga WTP yang diberikan ini merupakan cerminan kinerja efektif Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan. Dan semoga kita tidak hanya puas pada WTP, tetapi juga pada kepuasan publik serta kualitas pembangunan yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dedi juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Jawa Barat, BPK RI, BPK Perwakilan Jawa Barat, serta seluruh aparatur pemerintah daerah yang telah berkontribusi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran DPRD Jabar, BPK RI dan BPK Jabar yang konsisten melakukan evaluasi, kritik, dan saran bagi perbaikan pelayanan di Provinsi Jabar. Juga kepada seluruh pegawai Provinsi Jawa Barat, mulai dari kepala OPD sampai yang menyusun SPJ,” tuturnya.
Dorong Penyempurnaan Tata Kelola Keuangan
Dalam kesempatan tersebut, Dedi berharap proses pemeriksaan keuangan daerah ke depan dapat dilakukan lebih komprehensif sehingga menghasilkan rekomendasi yang semakin berkualitas bagi perbaikan tata kelola pemerintahan.
Ia juga menyoroti catatan BPK terkait pengelolaan belanja daerah. Menurutnya, secara umum target pendapatan daerah relatif tercapai, namun realisasi dana transfer dari pemerintah pusat, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH), masih menjadi tantangan yang memengaruhi kemampuan fiskal daerah.
“Kalau kemampuan berdasarkan pendapatan daerah, sebenarnya relatif tercapai. Yang tidak tercapai adalah dana transfer dari pemerintah pusat, khususnya Dana Bagi Hasil,” katanya.
Dedi berharap dapat dilakukan rekonsiliasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat terkait kewajiban pembayaran Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta Dana Bagi Hasil yang masih menjadi catatan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Pemprov Jabar punya kewajiban membayar dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada pemerintah pusat. Tetapi pemerintah pusat juga punya kewajiban membayar Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum terbayarkan kepada pemerintah daerah. Semoga bisa dilakukan rekonsiliasi sehingga catatan keuangan dapat diselesaikan dengan baik,” ujarnya.
Selain itu, Dedi menyoroti pentingnya konsistensi penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat agar pelaksanaan program pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal dan tepat waktu.
Terkait pengelolaan dana pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala administratif yang akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.
Sementara itu, Anggota BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi menegaskan pentingnya pengelolaan APBD yang efektif dan efisien agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Penggunaan APBD yang efektif dan efisien sangat penting karena setiap rupiah yang dialokasikan mencerminkan pelayanan publik dan harapan masyarakat,” ujarnya.
Raihan opini WTP ke-15 secara berturut-turut ini menjadi indikator konsistensi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan yang berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
(red)
