- iklan Paket Wisata di Lombok -
- iklan Web Hosting Murah -
HarianNusa, Mataram – Komisi V DPRD NTB menyampaikan apresiasi terhadap capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Namun, dalam evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB 2024, Komisi V juga mencatat sejumlah tantangan yang masih perlu diatasi guna mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) NTB yang Kompetitif, Unggul, Andal, dan Taqwa (KUAT) sesuai arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026.
Salah satu perhatian utama Komisi V adalah tingginya tingkat pengangguran terbuka di kalangan lulusan SMK dan perguruan tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024, pengangguran lulusan SMK di NTB masih mencapai 4,73 persen, sementara lulusan perguruan tinggi sebesar 3,54 persen. Data ini menunjukkan adanya kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri yang belum sepenuhnya terjembatani.
Selain itu, Komisi V juga menyoroti rendahnya minat lulusan SMA untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Analisis LKPJ mengungkap bahwa faktor penyebabnya terdiri dari dua aspek utama, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal mencakup rendahnya motivasi siswa dan ketidakmampuan individu untuk melanjutkan studi. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kendala biaya, keterlibatan siswa dalam dunia kerja, serta tingginya angka pernikahan usia anak.
Guna mengatasi permasalahan tersebut, Komisi V DPRD NTB merekomendasikan beberapa langkah strategis, di antaranya:
1. Mendorong Kebijakan Kolaboratif Model Triple Helix
Komisi V mengusulkan penguatan kerja sama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dunia usaha, serta perguruan tinggi dalam model tata kelola kolaboratif. Langkah ini bertujuan untuk:
Meningkatkan serapan lulusan SMK di dunia kerja melalui peningkatan kualitas link and match dengan industri.
Mendorong lulusan SMA untuk melanjutkan ke perguruan tinggi melalui program bimbingan dan informasi terkait prospek karier di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2. Meningkatkan Kebijakan Substantif
Untuk mengatasi rendahnya jumlah lulusan SMA yang melanjutkan pendidikan tinggi, Komisi V mendorong:
Peningkatan alokasi anggaran beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu.
Program pendukung pendidikan, seperti bimbingan karier dan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam memberikan informasi beasiswa dan jalur masuk universitas.
Komisi V DPRD NTB, menegaskan, bahwa perbaikan sektor pendidikan membutuhkan sinergi dari berbagai pihak agar target pembangunan SDM NTB yang berkualitas dapat tercapai.
"Kami berharap dengan rekomendasi yang diberikan, dunia pendidikan di NTB dapat lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan yang ada, sehingga lulusan kita tidak hanya memiliki kompetensi tetapi juga terserap di dunia kerja maupun pendidikan tinggi," ujar Juru Bicara Komisi V DPRD NTB, Siti Arie., saat membacakan Laporan Komisi V atas hasil pembahasannya terhadap LKPJ Gubernur NTB, dalam rapat Paripurna DPRD NTB yang digelar pada Senin, (3/1/25) malam.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda bersama dua pimpinan lainnya, yakni Wakil Ketua II Yek Agil dan Wakil Ketua III H. Muzihir, dan dihadiri oleh Asisten III Setda Provinsi NTB, sejumlah anggota DPRD NTB, Forkopimda NTB, dan Kepala OPD Lingkup Pemprov NTB. (F3)
Ket. Foto:
Juru bicara Komisi V DPRD NTB, Sitti Arie, SP., membacakan laporan komisi V atas pembahasannya terhadap LKPJ Gubernur NTB 2024. (Ist)
