7 hours ago
8
Lonjakan Wisatawan Dorong Ekonomi Bandung, Pemkot Fokus Perkuat Pasokan Pangan dan Kendalikan Inflasi
Satunews.id, Kota Bandung – Pertumbuhan sektor pariwisata Kota Bandung dalam beberapa bulan terakhir membawa dampak positif terhadap pergerakan ekonomi daerah. Namun, meningkatnya jumlah wisatawan juga memunculkan tantangan baru bagi Pemerintah Kota Bandung, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara tingginya permintaan pangan dan stabilitas harga.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, kenaikan inflasi yang terjadi di Kota Bandung saat ini bukan disebabkan oleh berkurangnya ketersediaan bahan pangan, melainkan meningkatnya kebutuhan akibat lonjakan aktivitas ekonomi dan jumlah kunjungan wisatawan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, sejak akhir 2025 hingga pertengahan 2026, jumlah wisatawan yang datang ke Kota Bandung mengalami peningkatan signifikan. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap sektor kuliner, hotel, restoran, pusat perbelanjaan, hingga pelaku UMKM.
“Bandung sejak Desember sampai sekarang jumlah wisatawannya meningkat berlipat-lipat. Ini tentu menjadi kabar baik karena ekonomi bergerak. Tetapi konsekuensinya, kebutuhan bahan pangan juga ikut meningkat,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Kamis (18/6/2026).
Farhan menjelaskan, sebagai kota jasa dan perdagangan, Kota Bandung bukan merupakan daerah penghasil pangan utama. Sebagian besar kebutuhan masyarakat masih dipasok dari berbagai daerah lain sehingga keberlangsungan distribusi menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas harga.
Menurutnya, peningkatan permintaan tidak hanya berasal dari masyarakat, tetapi juga dari sektor usaha yang mendukung pariwisata.
“Restoran, hotel, kafe, dan pelaku usaha kuliner membeli komoditas dari pasar yang sama dengan masyarakat. Ketika permintaan meningkat, maka tekanan terhadap harga juga ikut terjadi,” katanya.
Meski demikian, Farhan menegaskan kondisi tersebut menjadi tantangan yang harus dikelola dengan baik. Pemerintah tidak ingin pertumbuhan pariwisata yang memberikan dampak positif terhadap ekonomi justru menimbulkan beban terhadap masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.
Karena itu, Pemkot Bandung terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, Bank Indonesia, Bulog, hingga pemerintah daerah pemasok komoditas pangan.
Farhan menyebut, strategi pengendalian inflasi Kota Bandung lebih banyak diarahkan pada penguatan suplai dan kelancaran distribusi, bukan sekadar mengendalikan harga.
“Kalau di Bandung, kuncinya adalah suplai dan distribusi. Selama distribusi berjalan lancar, harga relatif bisa dikendalikan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, sistem distribusi pangan Kota Bandung saat ini masih berjalan dengan baik melalui keberadaan dua pasar induk utama, yakni Pasar Induk Gedebage dan Pasar Induk Caringin.
Kedua pasar tersebut menjadi pintu masuk berbagai komoditas pangan dari sejumlah daerah di Indonesia. Selain itu, Bulog juga memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, gula, dan terigu.
Namun, Farhan mengingatkan adanya faktor lain yang perlu diantisipasi, yakni perubahan iklim yang dapat memengaruhi produksi pangan, terutama komoditas hortikultura seperti sayuran.
“Yang paling saya khawatirkan adalah sayuran. Kalau terjadi kemarau panjang, produksi dari daerah pemasok bisa turun sehingga pasokan berkurang dan harga berpotensi naik,” ujarnya.
Sementara untuk komoditas beras, Farhan memastikan kondisi stok masih relatif aman karena adanya cadangan dari Bulog melalui program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Ia menjelaskan, beras yang beredar di pasaran terdiri dari beberapa kategori, yaitu beras SPHP, beras premium, dan beras khusus. Menurutnya, persoalan lebih sering muncul pada beras premium karena tingkat permintaannya paling tinggi.
“Secara umum beras tersedia. Yang sering menjadi persoalan adalah beras premium karena permintaannya besar. Ini yang perlu terus diawasi,” katanya.
Selain menjaga pasokan, Pemkot Bandung juga meningkatkan pengawasan terhadap potensi praktik penimbunan pangan yang dapat memicu kenaikan harga tidak wajar.
Farhan menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan adanya pihak yang mengambil keuntungan dengan menahan distribusi barang di tengah kebutuhan masyarakat.
“Kita harus mencegah praktik penimbunan karena dampaknya langsung kepada masyarakat dan dapat mengganggu stabilitas harga,” tegasnya.
Ia optimistis, melalui sinergi antara pemerintah, distributor, pelaku usaha, Bulog, dan masyarakat, Kota Bandung mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan kebutuhan pangan warga tetap terpenuhi.
“Pariwisata harus terus tumbuh karena memberikan manfaat ekonomi yang besar. Tetapi pertumbuhan itu harus berjalan seimbang dengan kemampuan kita menjaga pasokan pangan agar tetap tersedia dan terjangkau bagi seluruh masyarakat,” pungkas Farhan.
(drj)
