Serap Aspirasi Masyarakat Nyumarno Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Menggelar Reses ke – 2 Tahun 2025
Kabupaten Bekasi – Satunews.id
Nyumarno, anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari PDI Perjuangan, menggelar reses yang ke 2 tahun 2025 ,yang berlangsung di kantor Kecamatan Cikarang Timur pada Sabtu, 5 September 2025.
Reses ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat, dalam menampung usulan bagi pembangunan yang prioritas.
Nyumarno merupakan anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan yang sudah 12 tahun meniti karier politik nya, yang saat ini sebagai ketua Fraksi PDI Perjuangan.

“Reses ini merupakan kesempatan bagi saya untuk bertemu dengan masyarakat dan mendengarkan keluhan serta harapan masyarakat terkait berbagai isu, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,”ujar Nyumarno, pada Sabtu 5/09/2025..
Nyumarno mengungkapkan selama 11 tahun sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi dirinya tidak pernah melewatkan reses – Ia menekankan pentingnya reses sebagai sarana untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat khususnya di dapilnya.
Nyumarno juga menyampaikan keluhan masyarakat terkait PPDB online yang menjadi aspirasi masyarakat, terutama terkait aturan zonasi yang berubah-ubah setiap tahunnya.
Selain itu sambung Nyumarno, Infrastruktur menjadi prioritas utama, termasuk jalan lingkungan, drainase, dan penerangan jalan umum.
Isu lingkungan hidup juga menjadi perhatian, dengan usulan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
“Salah satu usulan menarik adalah pembentukan insenerator di setiap RW untuk mengatasi masalah sampah,” ungkap, Nyumarno
Nyumarno menjelaskan bahwa APBD Kabupaten Bekasi saat ini sedang tidak baik-baik saja karena beban kewajiban atas konsekuensi P3K yang dilantik.Belanja pegawai sudah menyentuh lebih dari 40%, yang menjadi perhatian pemerintah.
Nyumarno menekankan pentingnya memaksimalkan pendapatan daerah dan menghindari kebocoran anggaran, dan memanfaatkan CSR (Corporate Social Responsibility) dari perusahaan-perusahaan untuk mendukung pembangunan daerah.
“Pemerintah daerah perlu memiliki strategi untuk mengakses anggaran dari pemerintah pusat dan meningkatkan kemitraan dengan berbagai pihak, ” tukasnya
*Usulan kenaikan Honor RT/RW*
Nyumarno menjelaskan bahwa kenaikan honor RT/RW masih dalam proses pembahasan dan belum bisa dipastikan Ia berharap bahwa kenaikan honor RT/RW dapat dilakukan pada tahun 2026, namun besarnya kenaikan masih belum bisa ditentukan.
“Saya berharap agar pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pembangunan daerah untuk lebih maksimal dalam menjemput program – program dari pemerintah pusat dab bekerja sama dengan DPR RI dari dapil Kabupaten Bekasi,” tutupnya.
(Red)