4 hours ago
3
KOTA TASIKMALAYA — Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, melantik Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Kota Tasikmalaya periode 2025–2030 dalam sebuah acara yang digelar di Hotel Horison Tasikmalaya, Rabu (17/12/2025).
Pelantikan tersebut menjadi momentum penting penguatan persatuan dan toleransi di Kota Tasikmalaya, yang dikenal sebagai daerah religius dengan keberagaman etnis yang hidup berdampingan secara harmonis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Tasikmalaya secara resmi melantik Syahrial Koto sebagai Ketua FPK Kota Tasikmalaya periode 2025–2030, disaksikan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta para tokoh lintas etnis.
Wali Kota menegaskan bahwa solidaritas, kerukunan, dan kebersamaan seluruh etnis merupakan modal utama dalam menjaga stabilitas sosial dan mendorong pembangunan daerah ke depan.
“Semua etnis yang ada di Kota Tasikmalaya harus kita jaga bersama. Solidaritas, kerukunan, dan kebersamaan ini sangat penting untuk masa depan Kota Tasikmalaya,” ujar Viman dalam sambutannya.
Ia menyampaikan bahwa sejak lama Kota Tasikmalaya dikenal sebagai kota yang menjunjung tinggi nilai toleransi, meskipun dihuni oleh masyarakat dari berbagai latar belakang suku dan budaya.
Menurutnya, keberagaman yang terkelola dengan baik justru menjadi kekuatan dalam mempercepat pembangunan, menjaga identitas daerah, serta menciptakan kehidupan sosial yang damai dan kondusif.
Wali Kota juga menuturkan pengalaman pribadinya saat pernah tinggal di kawasan Padayungan, Jalan Perintis Kemerdekaan, yang dihuni oleh berbagai etnis namun tetap terjaga keharmonisan hingga saat ini.
“Nilai toleransi ini sejalan dengan visi Kota Tasikmalaya yang religius. Forum Pembaruan Kebangsaan menjadi salah satu wadah strategis untuk memperkokoh kebersamaan tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua FPK Kota Tasikmalaya terpilih, Syahrial Koto, didampingi Sekretaris Muzaki, menyampaikan bahwa saat ini FPK telah menaungi 15 etnis yang hidup berdampingan secara rukun di Kota Tasikmalaya.
Ia menjelaskan bahwa keanggotaan FPK bersifat representatif, di mana setiap etnis diwakili oleh utusan dari perkumpulan atau paguyuban etnis yang telah terbentuk.
“Yang tergabung di FPK merupakan utusan etnis, utusan perkumpulan, dan utusan daerahnya. Syaratnya harus memiliki KTP Kota Tasikmalaya dan tidak bersifat perorangan,” ujar Syahrial kepada awak media.
Menurutnya, para perwakilan etnis tersebut berperan sebagai duta pembauran kebangsaan yang bertugas menyampaikan pesan, program, dan sosialisasi FPK kepada komunitas etnis masing-masing.
Syahrial merinci, 15 etnis yang tergabung di FPK antara lain Minang, Batak, Jawa, Manado, Ambon, Madura, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Nias, Palembang, Tionghoa, Arab, Sulawesi Selatan, dan Sunda.
Meski etnis Sunda menjadi mayoritas, Kota Tasikmalaya dinilai mampu menjaga ketentraman dan kerukunan antar-etnis melalui peran aktif FPK sebagai ruang silaturahmi, dialog, dan kebersamaan.
“Dengan adanya FPK, antar-etnis bisa saling mengenal, mempererat persaudaraan, dan bersama-sama menjaga kondusivitas serta persatuan di Kota Tasikmalaya,” pungkasnya.
(Rizal)
