3 weeks ago
62
SATUNEWS.ID
KAB. BANDUNG,|| Setelah pelantikan pejabat struktural yang digelar di titik nol kilometer Sungai Citarum, Situ Cisanti, Kecamatan Kertasari pada Senin (21/7/2025), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Disdalduk PPA) Kabupaten Bandung melanjutkan agenda penting dengan melaksanakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) di lingkungan internal, Rabu (23/7/2025).
Kepala Disdalduk PPA Kabupaten Bandung, Muhammad Hairun, menyampaikan bahwa sebanyak 31 pejabat telah dilantik, di antaranya 27 orang masuk ke struktur Disdalduk PPA, menggantikan posisi yang kosong, khususnya untuk jabatan Kasubag Tata Usaha (TU) dan UPT.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dari total 31 orang yang dilantik, 27 masuk ke dinas kami. Sisanya empat orang, terdiri dari dua pejabat yang mengalami mutasi dan dua lainnya promosi,” ujar Hairun saat ditemui di Kantor Disdalduk PPA, Rabu siang.
Ia merinci, salah satu pejabat promosi menjadi Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Kutawaringin yang sebelumnya menjabat di UPTD wilayah tersebut. Promosi lainnya adalah staf kepegawaian yang kini menjabat sebagai Kasi Pemberdayaan di Kecamatan Kutawaringin. Sementara itu, dua pejabat lain yang mengalami mutasi berasal dari Kasubag TU Kecamatan Pacet dan Kasubag TU Dalduk PK Kecamatan Cikancung, yang kini bertugas sebagai Tantrib Kelurahan Manggahang dan Sekretaris Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah.
Tindak Lanjut Instruksi Bupati: Rotasi, Evaluasi, dan Aksi Lapangan
Hairun menegaskan bahwa rotasi dan mutasi ini merupakan bagian dari instruksi Bupati Bandung Dr. HM. Dadang Supriatna, yang menekankan pentingnya akselerasi kinerja pasca pelantikan. Para pejabat yang baru dilantik diminta segera menyesuaikan diri dengan tugas pokok dan fungsinya.
“Sesuai arahan Pak Bupati, setelah Sertijab, saya langsung instruksikan agar semua pejabat segera menempati posnya dan mulai bekerja. Saya sendiri akan turun langsung ke tujuh daerah pemilihan (Dapil) di Kabupaten Bandung untuk memantau dan mengevaluasi kinerja mereka,” tegas Hairun.
Ia juga menyebutkan bahwa dalam masa tiga bulan ke depan akan dilakukan evaluasi kinerja. Jika tidak menunjukkan progres, maka pejabat yang bersangkutan dapat diganti.
“Jika dalam waktu tiga bulan tidak ada perubahan atau peningkatan kinerja, maka kami akan evaluasi dan bisa saja dilakukan reposisi. Itu adalah kewenangan penuh Bupati,” tambahnya.
Fokus Program Strategis: KB, Pencegahan Stunting, dan Pernikahan Dini
Hairun menekankan bahwa Disdalduk PPA memiliki sejumlah program prioritas yang harus segera digerakkan oleh pejabat baru. Di antaranya adalah optimalisasi pelayanan KB, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti implan, maupun non-MKJP seperti suntik dan pil.
“Benang merahnya adalah bagaimana program KB bisa menekan angka kelahiran yang tidak terencana. Termasuk mencegah kasus hamil berisiko tinggi yang dapat berdampak pada stunting,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga memberi perhatian khusus pada isu pernikahan usia dini. Ketiga isu besar ini—pengendalian kelahiran, pencegahan anak putus sekolah yang berisiko hamil muda, dan pencegahan stunting—menjadi fokus kerja lapangan bersama para pejabat yang baru dilantik.
“Ketika kita turun ke lapangan, kita ingin tahu gebrakan apa yang mereka buat. Tiga bulan ke depan jadi masa uji mereka,” pungkas Hairun.
(Asp)
