BRIDA NTB Selaraskan Rencana Riset Tematik 2025

HarianNusa, Mataram – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat pembahasan perencanaan riset tematik bertempat di ruang rapat kantor BRIDA NTB. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah riset daerah dengan kebutuhan nyata masyarakat serta program strategis Pemerintah Provinsi NTB.

Rapat ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Rektor Universitas Gunung Rinjani, Dekan Fakultas Teknologi Pertanian (Fatepa) Universitas Mataram, Wakil Rektor I UNRAM Prof. Siti Hilyana, Kepala SMKN 3 Mataram, perwakilan Rumah Energi NTB, pejabat fungsional BRIDA NTB, serta sejumlah stakeholder terkait lainnya.

Kepala BRIDA NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH yang memimpin langsung rapat tersebut, menegaskan komitmennya untuk mengembalikan marwah BRIDA sebagai motor penggerak riset daerah. “Tahun ini kita harus menghasilkan riset-riset yang menjawab persoalan nyata. Bukan hanya sekadar data, tapi solusi,” tegas Aryadi.

Dalam arahannya, Aryadi juga menyampaikan adanya pembaruan struktur organisasi BRIDA, dengan membentuk tiga kelompok kerja (pokja) riset dan satu pokja inovasi. Hal ini dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat hilirisasi hasil riset yang relevan dengan visi misi Gubernur NTB, khususnya dalam isu strategis seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, energi terbarukan, dan pariwisata berkelanjutan.

Beberapa riset yang diharapkan segera dikonkretkan antara lain riset UNRAM mengenai pemanfaatan gula aren, bungkil kedelai sebagai pakan ternak, dan penanganan stunting melalui produk susu MBG. Dekan Fatepa UNRAM menekankan pentingnya hilirisasi hasil riset agar dapat langsung memberikan manfaat bagi masyarakat. Potensi lokal seperti kelor juga disoroti sebagai bahan inovatif dalam penanganan stunting.

Prof. Siti Hilyana, Wakil Rektor I UNRAM, turut menyoroti pentingnya penguatan ekosistem riset dan inovasi di NTB. Ia menegaskan tiga fokus utama yang perlu didorong: ketahanan pangan, energi, dan air. “Kita perlu memanfaatkan potensi daerah seperti limbah untuk energi alternatif, serta memperkuat riset kelautan mengingat NTB merupakan produsen garam terbesar ke-4 nasional dan eksportir indukan udang,” ujarnya.

Krisna Wijaya dari Rumah Energi NTB menambahkan pentingnya riset berkelanjutan, khususnya di sektor yang sering terlupakan seperti sanitasi. Pihaknya saat ini tengah mengembangkan riset berbasis limbah ternak untuk biogas dan pupuk organik.

Rapat ini juga menegaskan pentingnya membentuk konsorsium riset tematik yang dikelompokkan dalam cluster-cluster prioritas, guna mempercepat hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Monev (monitoring dan evaluasi) terhadap konsorsium juga akan menjadi salah satu langkah untuk memastikan efektivitasnya.

Dengan semangat kolaboratif, BRIDA NTB mengajak seluruh mitra riset dan inovasi untuk bergerak bersama mendukung terwujudnya program unggulan daerah yang berbasis bukti dan solusi nyata. Harapannya, hasil riset tahun ini benar-benar memberi dampak langsung dan menjadi titik balik kemajuan pembangunan daerah NTB. (F3)

Ket. Foto:
Kepala BRIDA NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH., (Ist)

HarianNusa, Mataram – Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik menggelar;ar serah terima jabatan (Sertijab) dan pisah sambut dari pejabat lama di lapangan Diskominfotik NTB, Rabu, 21/5/2025. Serah terima jabatan yang dilakukan tersebut sekaligus dilakukan apel pagi rutin yang dihadiri seluruh ASN dan non ASN Diskominfotik Provinsi NTB.

Dalam acara yang dikemas secara sederhana tersebut, jabatan Kepala Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik NTB diserahkan dari pejabat lama Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., M.M kepada pejabat baru H. Yusron Hadi, S.T., M.UM dan selanjutnya dilakukan penandatanganan berita acara serah terima jabatan, yang disaksikan Sekretaris Dinas, Kepala bidang serta ASN dan Non-ASN lingkup Diskominfotik NTB.

Pejabat lama Kepala Dinas Komunikasi Informarika, dan Statistik NTB, yang akrab disapa Doktor Najam mengatakan, mutasi terhadap pejabat merupakan suatu hal yang lazim terjadi dalam dunia birokrasi. Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN dan Non ASN lingkup Provinsi NTB yang sudah membantu segala kinerja selama dirinya menjabat sebagai Kadis Kominfotik NTB.

“Mutasi jabatan memang biasa terjadi, jadi kita sebagai seorang pejabat harus selalu siap dimanapun ditempatkan, sekali lagi terima kasih Buk Sekdis dan Para Kabid semuanya,” kata Doktor Najam yang saat ini diamanahkan sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Prov NTB.

Doktor najam yang juga pernah sebagai Kasat Pol PP ini pada kesempatan tersebut, meminta bantuan Kominfotik NTB untuk melakukan diseminasi informasi terkait kawasan tidak layak huni, kawasan kumuh, rumah tidak layak huni Desil 1 Kemiskinan ekstrim di Provinsi NTB program RPJMD Iqbal – Dinda dan menjadi bagian dari RPJMD serta menjadi bagian dari janji Presiden Prabowo Subianto.

“Mohon teman-teman Diskominfotik membantu kami melakukan diseminasi informasi program Rumah tidak layak huni, kawasan kumuh, dan kemisikinan ekstrim. Kami Disperkim siap memback up PPID utama dan tolong dibina dengan sebaik-baiknya agar PPID kami bisa berjalan dengan sebaiknya.” katanya.

Kepala Dinas Kominfotik yang baru, H. Yusron Hadi, S.T., M.UM mengatakan, serah terima jabat bukan hanya sekedar kegiatan seremonial belaka, namun memiliki makna membangun kebersamaan dalam suatu organisasi.

“Kita hadir di sini bukan hanya melakukan serah terima jabatan tetapi bagaimana memperlihatkan, bahwa kebersamaan itu perlu ada dalam membangun suatu organisasi. Tidak ada organisasi yang kuat jika berjalan sendir-sendiri, jadi terima kasih Kadis Pak Najam yang sudah membangun pondasi yang kuat disini, Insya Allah kita lanjutkan dan tambahkan apa yang kurang.” tandas Yusron.

Diakhir acara Kadis baru menyerahkan bingkisan kepada Kadis lama dan acara ditutup dengan melakukan sesi foto bersama seluruh ASN dan Non ASN Kominfotik NTB. (F3)

Ket. Foto:
Berjabat tangan, Kepala Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik NTB diserahkan dari pejabat lama Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., M.M kepada pejabat baru H. Yusron Hadi, S.T., M.UM. (Ist)

HarianNusa, Mataram – RSUD Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (KLU), dilaporkan oleh seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Malaysia ke Polda NTB atas dugaan malapraktik medis. Laporan resmi dilayangkan Noor Ain pada 14 Mei 2025 setelah ia mengalami infeksi serius pasca operasi pengangkatan rahim (histerektomi) di rumah sakit tersebut.

Noor Ain mengatakan bahwa operasi pengangkatan rahimnya dilakukan pada Desember 2024. Namun bukannya pulih, dirinya justru mengalami komplikasi berupa luka bernanah yang mengharuskannya dirujuk ke RSUD Provinsi NTB. Ia menilai pihak RSUD Tanjung telah lalai dan tidak memberikan penanganan medis sesuai standar.

“Saya sudah lima kali mengikuti mediasi, tapi tidak pernah ada penyelesaian yang jelas. Saya menilai RSUD Tanjung tidak serius dan tidak memiliki itikad baik,” kata Noor Ain, Selasa (20/5/2025) di Mataram.

Noor Ain menyampaikan bahwa tawaran ganti rugi dari pihak rumah sakit tidak mencerminkan besarnya kerugian yang dialami. Noor Ain menyebut dirinya telah menghabiskan Rp97 juta untuk pengobatan dan pemulihan, namun hanya ditawari kompensasi Rp20 juta, lalu naik menjadi Rp50 juta, yang semuanya ia tolak.

“Saya bahkan mengusulkan ganti rugi Rp250 juta secara dicicil dan sudah ada kesepakatan lisan. Tapi setelah itu, pihak RSUD Tanjung menghilang,” katanya.

Selain itu, Noor Ain menuding adanya kelalaian medis lain, seperti pemberian obat yang tidak sesuai dan minimnya pemantauan pasca operasi. Ia menyebut dokter baru melakukan pemeriksaan pada hari kelima setelah operasi, saat infeksi sudah terjadi.

Kasus ini kini tengah diproses oleh Subdit IV Ditreskrimsus Polda NTB, berdasarkan dugaan pelanggaran Pasal 440 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur soal kelalaian tenaga medis yang menyebabkan kerugian pasien.

“Saya hanya ingin keadilan. Saya ingin proses hukum berjalan dan RSUD Tanjung bertanggung jawab,” ujar Noor Ain.

Sementara, pihak Humas RSUD Tanjung yang dikonfirmasi media ini menyampaikan belum bisa memberikan klarifikasi karena bagian pelayanan masih ada kegiatan di luar. (F3)

Ket. Foto:
WNA Malaysia Noor Ain (baju hijau) saat memberikan keterangan di Ditreskrimsus Polda NTB. (Ist)

HarianNusa, Mataram -~ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram menyelenggarakan Pelatihan Kader Keamanan Pangan sebagai bagian dari implementasi Program Prioritas Nasional "Desa Pangan Aman". Kegiatan ini berlangsung di Aula BBPOM Mataram dan diikuti oleh 40 peserta dari Kelurahan Ampenan Selatan dan Kelurahan Babakan, termasuk lurah, tim keamanan pangan, kader, penyuluh, dan District Food Inspector dari Dinas Kesehatan Kota Mataram.

Dalam sambutannya, Kepala BBPOM Mataram, Yosef Dwi Irwan, menegaskan pentingnya pangan yang aman, bermutu, dan bergizi sebagai fondasi masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Ia menekankan bahwa isu keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa, bukan hanya pemerintah.

Yosef mengungkapkan, bahwa pengawasan BBPOM masih menemukan berbagai permasalahan di lapangan, seperti kurangnya higienitas, adanya cemaran fisik, hingga penggunaan bahan berbahaya seperti boraks dan zat tambahan melebihi batas aman. Oleh karena itu, edukasi keamanan pangan hingga tingkat keluarga sangat penting untuk menekan risiko kesehatan dan stunting, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Pelatihan ini menjadi bagian dari Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) yang sejalan dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Program ini bertujuan membentuk kader yang mampu mendampingi komunitas dalam menerapkan prinsip keamanan pangan secara mandiri dan berkelanjutan.

Materi pelatihan meliputi pengenalan program desa pangan aman, keterkaitan keamanan pangan dengan stunting, prinsip 5 kunci keamanan pangan, serta edukasi terkait alergi, intoleransi, dan keracunan makanan. Narasumber berasal dari tim informasi dan komunikasi BBPOM Mataram.

Menariknya, pelatihan ini juga diselingi dengan sesi minum jamu bersama sebagai bagian dari kampanye Gerakan JAWARA (Jamu Warisan Budaya Nusantara). Peserta diajak mengenali pentingnya konsumsi jamu yang aman, terstandar, dan bermanfaat bagi kesehatan.

Kepala BBPOM Mataram berharap program GKPD dapat diteruskan secara mandiri oleh kelurahan yang diintervensi, bahkan menular ke kelurahan lain. Melalui langkah ini, akses pangan aman dapat meningkat, ekonomi lokal berkembang berbasis kearifan lokal, dan Mataram semakin mendekati visinya menjadi kota HARUM: Harmoni, Aman, Ramah, Unggul, dan Mandiri. (F3)

Ket. Foto:
Kegiatan pelatihan kader keamanan pangan. (Ist)