Ketua DPRD NTB Desak Gubernur Panggil Pansel Bank NTB Syariah, Minta Proses Seleksi Direksi Dibuka ke Publik

HarianNusa, Mataram  –  Polemik seputar rekomendasi tujuh nama calon direksi Bank NTB Syariah menuai reaksi dari Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda. Politisi Partai Golkar ini mendesak Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal selaku pemegang saham mayoritas mendengarkan aspirasi publik.

Terlebih, salah satu Anggota Tim Pansel Direksi Bank NTB Syariah Prof Zainal Asikin juga telah memberikan dissenting opinion (pendapat berbeda) perihal seleksi calon direksi Bank NTB Syariah. 

“Baiknya, untuk meredakan kegaduhan, Pak Gubernur harus secepatnya memanggil seluruh anggota Pansel. Ini karena enggak baik, jika di internal Pansel sampai keluar adanya perbedaan pendapat atas hasilnya,” ujar Isvie, Selasa (10/6) kemarin. 

Menurut Isvie, kerja LPPI selaku mitra Pansel yang bertugas membantu Pansel dalam melakukan seleksi administrasi dan assessment yang mendalam terhadap para calon direksi yang mendaftar, juga harus dibuka ke publik hasilnya. 

Sebab, Bank NTB Syariah merupakan BUMD atau perusahaan milik pemerintah daerah yang modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

“Jadi, wajar setiap hasil kerja yang sudah dilakukan, harus dibuka ke publik. Ini bagian dari transparansi penggunaaan uang daerah yang mesti dipertanggung jawabkan satu rupiah didalamnya,” kata Isvie. 

Lebih lanjut dikatakannya, lantaran Bank NTB Syariah merupakan bank kebanggaan warga NTB, tentunya dalam proses seleksi harus ada perlakuan yang berbeda pada putra-putri terbaik NTB yang bisa masuk dalam managementnya. 

Hal ini, agar jalannya Bank NTB dapat memberikan manfaat pada masyarakat NTB. Mengingat, ada putra daerah yang tahu kondisi daerahnya. 

Isvie mencontohkan, saat rekrutmen Bank Jatim, Bank DKI hingga Bank Jabar-Banten (BJB), juga banyak putra daerah yang memiliki kompetensi, integritas dan profesionalisme bisa masuk didalamnya. 

“Harapan saya, saat perekrutan kali ini, Pansel juga mengedepankan dan mengadopsi cara-cara bank daerah di wilayah lain yang juga memberikan kesempatan seluas-luasnya pada warganya yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan,” jelasnya.

Isvie berharap agar Gubernur juga mendengarkan masukan dan aspirasi publik, sehingga proses seleksi calon direksi dan komisaris Bank NTB Syariah, dapat dengan benar-benar memperoleh hasil yang benar-benar kredibilitas sesuai harapan Gubernur dan rakyat NTB.  

“Silahkan timsel bekerja secara profesional. Tapi sampaikan juga secara terbuka setiap hasilnya. Intinya, jangan ada yang ditutupi, bila perlu beri nilai khusus pada putra-putri terbaik yang memenuhi persyaratan sebagai calon komisaris dan direksi kedepannya,” tandas Isvie Rupaeda. (F3)

Ket. Foto:

Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda. (Ist)

HarianNusa, Lombok Utara – Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen mengusung konsep baru dalam pengembangan kawasan Taman Laut Pandanan di Lombok Utara. Konsep ini menekankan prinsip ramah lingkungan, berbasis komunitas, dan menolak adanya praktik yang meminggirkan masyarakat sekitar. 

“Kalau kita bicara tentang daerah ini, tidak cukup bicara mengenai pantai. Seperti tadi disampaikan, 3E (Environment, Economy, dan Equity) itu sebetulnya kita bicara tentang ekosistem laut. Ekosistem laut itu bukan hanya lautnya, tapi juga pesisirnya, pantainya, dan manusia yang tinggal di sekitarnya, bahkan udaranya,” tegas Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, dalam sambutannya pada peringatan Hari Laut Dunia dan Hari Segitiga Karang, Senin (9/6).

Gubernur Miq Iqbal menambahkan bahwa kawasan Taman Laut Pandanan merupakan tempat yang sangat spesial. Kawasan ini menjadi jalur migrasi elang alap atau elang Siberia, serta salah satu lokasi terbaik untuk melakukan pengamatan burung (bird watching). Selain itu, kawasan ini juga memiliki situs vulkanik dari gunung merapi purba.

Selanjutnya miq Iqbal mengatakan Peringatan Hari Laut Sedunia yang dilaksanakan ini, menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga dan mengembangkan wilayah tersebut.

“Ini membutuhkan kesadaran dan komitmen dari kita semua. Yang paling membahagiakan, mendengarkan cerita bagaimana teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, teman-teman kampus, memberi perhatian kepada konservasi kelautan ini. Artinya, kalau yang muda sudah memberikan perhatian, masa depan kita cerah,” ujar Gubernur.

Ia juga menegaskan bahwa laut adalah milik bersama, milik semua umat manusia. Apa pun yang terjadi di kawasan ini akan berdampak pada negara-negara lain. Karena itu, menjaga kelestarian ekosistem kelautan di NTB merupakan kontribusi nyata dalam menciptakan dunia yang lebih baik. (F3)

Ket. Foto:

Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal (tengah)  saat memberikan sambutan peringatan Hari Laut Sedunia. (Ist)

HarianNusa, Mataram – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII yang akan digelar pada 26 Juli hingga 1 Agustus 2025. Perhelatan berskala nasional ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sebagai media promosi wisata, penggerak ekonomi kreatif, serta pemicu gaya hidup sehat menuju Indonesia Sehat 2045.

Deputy VI Panitia Pelaksana FORNAS 2025, Rusdi Alatas, menyampaikan bahwa FORNAS VIII diproyeksikan akan diikuti oleh 15.000 hingga 40.000 peserta dari seluruh Indonesia dan sejumlah negara ASEAN.

“FORNAS kali ini istimewa karena cakupannya bukan hanya nasional, tapi juga internasional. Ini akan jadi panggung besar untuk menunjukkan kekayaan budaya, pariwisata, dan potensi ekonomi kreatif NTB kepada dunia,” ujar Rusdi.

Rusdi menambahkan, penyelenggaraan FORNAS VIII sejalan dengan visi “NTB Makmur Mendunia”, yang mengedepankan sinergi antara olahraga, industri, pariwisata, dan budaya lokal.

Sebanyak 27 venue di 7 kabupaten/kota telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan FORNAS, yaitu di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, dan Dompu.

“Kami mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan elemen masyarakat untuk bergotong royong menyukseskan ajang ini. Ini momentum besar untuk NTB,” imbuh Rusdi.

FORNAS VIII diselenggarakan oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI). Tahun ini, penyelenggara nasional (KORMINAS) telah menetapkan 73 Induk Organisasi Olahraga (INORGA) sebagai peserta resmi, ditambah 3 INORGA undangan khusus dari Gubernur NTB, serta sejumlah INORGA lain yang akan tampil sebagai peserta ekshibisi.

Pemerintah Provinsi NTB sendiri menyatakan dukungan penuh terhadap suksesnya event ini, yang diyakini akan membawa dampak besar bagi daerah, baik dari sisi promosi, ekonomi, maupun pembangunan karakter masyarakat.

“Dengan hadirnya negara-negara sahabat dari kawasan ASEAN, kami percaya FORNAS VIII 2025 akan menjadi tonggak penting dalam menjadikan NTB sebagai destinasi olahraga dan wisata kelas dunia,” tutup Rusdi. (F3)Ket. foto : Wakil Gubernur NTB Umi Indah Damayanti Putri meresmikan Sekretariat Fornas VIII di Jalan Lanko Mataram. (Ist)

HarianNusa, Lombok Barat – Sebuah langkah besar untuk pemberdayaan penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Barat resmi dimulai. Bertempat di Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal meresmikan Harmoni Sahabat (HARSA) NTB, sebuah lembaga yang hadir dengan misi kuat: menyatukan langkah dari hati untuk negeri dan membuka ruang karya bagi penyandang disabilitas.

Dengan mengusung tema “Menyatukan Langkah dari Hati untuk Negeri, Saatnya Disabilitas Berbicara Lewat Karya,” HARSA NTB tampil sebagai simbol harapan baru sekaligus wadah nyata bagi para difabel untuk berkarya, mandiri, dan diakui di tengah masyarakat.

Gubernur NTB yang hadir bersama Ketua TP PKK NTB, Sinta Agathia Iqbal, menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiatif HARSA NTB. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya ingin memberikan bantuan sesaat, namun mencari pola dukungan jangka panjang yang membuat para difabel mampu berdiri di atas kakinya sendiri.

“Saya yakin saudara-saudara kita yang difabel adalah pribadi-pribadi terpilih. Mereka bukan orang yang kekurangan, melainkan mereka punya kelebihan yang luar biasa. HARSA NTB adalah salah satu bentuk upaya kita untuk menggali dan mengangkat kelebihan itu,” ujar Gubernur Iqbal.

Gubernur Iqbal juga menyebut HARSA NTB sebagai pelopor yang telah membuktikan bahwa disabilitas bukanlah batas untuk berkarya. Ia menyoroti program pertanian atau farming yang diajarkan oleh HARSA NTB sebagai contoh konkret pemberdayaan yang membumi dan berkelanjutan.

“Apa yang dilakukan HARSA NTB dengan mengajarkan bertani kepada teman-teman difabel adalah langkah awal yang inspiratif. Ini bukti bahwa mereka bisa berdaya, berkarya, dan bahkan menginspirasi,” tambahnya.

Ketua HARSA NTB, Lalu Muhamad Saleh, menjelaskan bahwa HARSA hadir dari semangat akar rumput. Ia melihat banyak penyandang disabilitas yang memiliki bakat dan keinginan kuat untuk mandiri, namun masih terkendala akses dan wadah yang mendukung.

“HARSA NTB hadir sebagai ruang aman dan produktif bagi para difabel. Kami ingin memperjuangkan agar karya mereka tidak hanya berhenti di lingkaran kecil, tapi bisa dikenal dan diapresiasi luas oleh masyarakat,” ungkapnya.

Lalu Muhamad Saleh juga menegaskan bahwa misi HARSA NTB bukan sekadar membina, tapi benar-benar memperjuangkan hak untuk hidup mandiri dan bermartabat bagi setiap penyandang disabilitas.

Dengan diresmikannya HARSA NTB, provinsi NTB kini memiliki model pemberdayaan disabilitas berbasis masyarakat yang bisa ditiru dan dikembangkan di daerah lain. HARSA bukan hanya lembaga, tetapi simbol dari semangat inklusivitas dan harapan baru untuk masa depan yang lebih setara. (F3)

Ket. Foto:
Kegiatan peresmian Lembaga HARSA NTB di Lombok Barat. (Ist)