Pemkot Bandung Pastikan Pemerintahan Stabil dan Layanan Publik Berjalan Normal

Kota Bandung, Satunews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan bahwa roda pemerintahan dan seluruh layanan publik tetap berjalan normal di tengah proses hukum yang menetapkan Wakil Wali Kota Bandung dan Ketua DPD Partai NasDem Kota Bandung sebagai tersangka.

“Proses hukum tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan aparat penegak hukum dan berjalan secara independen. Prioritas kami adalah memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga dan layanan publik tidak terganggu,” ujar Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, Rabu (10/12/2025).

Farhan menambahkan, Pemkot Bandung terus memperkuat reformasi birokrasi dan pengawasan internal sebagai komitmen menjaga integritas tata kelola pemerintahan.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk tidak berspekulasi. Ikuti informasi resmi dari lembaga berwenang,” tegasnya.

Menurut Farhan, Pemkot Bandung memberikan ruang penuh bagi penyidik untuk bekerja secara profesional dan independen. Ia memahami munculnya pertanyaan di masyarakat, namun memastikan bahwa situasi pemerintahan tetap stabil.

“Seluruh layanan publik berjalan normal tanpa gangguan. Saya telah menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memperkuat koordinasi internal dan memastikan seluruh perangkat daerah bekerja seperti biasa,” katanya.

Farhan juga menegaskan bahwa kasus hukum tersebut tidak berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Oleh karena itu, saya berharap masyarakat dapat memisahkan proses hukum yang sedang berjalan dengan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang terus kami jalankan. Pemkot Bandung tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi warga,” ujarnya.

Sebagai wujud komitmen transparansi, Pemkot Bandung terus mempercepat reformasi birokrasi, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan evaluasi dan pembaruan SOP layanan publik di seluruh perangkat daerah.

“Ini momentum memperkuat pemerintahan yang lebih bersih dan responsif. Kami mengajak warga untuk tetap tenang dan menunggu informasi resmi dari aparat penegak hukum maupun pemerintah,” jelasnya.

Farhan juga meminta seluruh ASN menjaga profesionalisme dan fokus pada pelayanan publik.

Dalam upaya menjaga stabilitas layanan, Pemkot Bandung memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mengoptimalkan peran Inspektorat, meningkatkan digitalisasi administrasi, serta mempererat koordinasi lintas perangkat daerah. Mekanisme koordinasi harian di bawah Sekretaris Daerah telah diperkuat untuk memastikan ritme pemerintahan tetap stabil.

Layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan layanan dasar lainnya dipastikan tetap berjalan tanpa hambatan.

“Tanggung jawab kami adalah memastikan warga mendapatkan layanan terbaik. Langkah-langkah antisipatif telah kami siapkan agar dinamika ini tidak memengaruhi pelayanan di lapangan,” tambah Farhan.

Pemkot Bandung juga membangun komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kementerian terkait, dan aparat penegak hukum dalam rangka menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan.

Melalui penguatan reformasi birokrasi dan pengawasan menyeluruh, Pemkot Bandung menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

(drj)