Pemerintah Genjot Pembangunan 400 SPPG di NTB, Baru 25 Persen Terealisasi

HarianNusa, Mataram – Pemerintah pusat menargetkan pembangunan 400 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) guna mendukung program pemenuhan gizi masyarakat, terutama bagi pelajar. Hingga saat ini, realisasi pembangunan baru mencapai 25 persen atau sekitar 54 unit.

“Untuk program makan bergizi, kita targetkan pembangunan SPPG di NTB sebanyak 400 unit. Saat ini baru terbangun sekitar 25 persen. Harapannya, target ini dapat tercapai sepenuhnya pada tahun 2025,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI, H. Muazzim Akbar, usai melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB dalam rangka kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Pemprov NTB, Rabu, (28/5).

SPPG merupakan dapur umum yang memproduksi makanan bergizi dan tersebar di 26 provinsi. Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah SPPG terbanyak, yakni 57 titik. Konsep ini melibatkan koperasi, yayasan, hingga perusahaan swasta sebagai mitra penyedia makanan sehat.

Muazzim menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai instansi, termasuk Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dalam mempercepat pembangunan dan menjamin keamanan makanan yang disajikan.

“BPOM harus turun langsung ke lapangan. Jangan hanya menunggu laporan. Kita tidak ingin terjadi kasus keracunan makanan atau konsumsi bahan yang tidak layak, seperti buah berulat,” tegasnya.

Ia menambahkan, kehadiran SPPG yang merata di seluruh NTB akan menjadi kunci keberhasilan program makan bergizi nasional dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting serta peningkatan kualitas kesehatan generasi muda.

Dengan target 400 SPPG tersebut, Muazzim meminta seluruh pihak bahu-membahu agar misi besar pemenuhan gizi ini tidak hanya sekadar wacana, melainkan terealisasi nyata dan memberi dampak langsung bagi masyarakat NTB. (F3)

Ket. Foto:

Anggota Komisi IX DPR RI Dapil NTB dari Partai Amanat Nasional, H. Muazzim Akbar. (HarianNusa)

HarianNusa, Mataram  –  Viralnya video pernikahan di bawah umur di media sosial baru-baru ini mengundang perhatian publik, termasuk dari kalangan legislatif. Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTB, H. Muhammad Jamhur, angkat bicara mengenai fenomena tersebut dan menegaskan pentingnya edukasi serta peran semua pihak dalam mencegah pernikahan dini.

Menurut HM Jamhur, fenomena Merarik Kodek atau pernikahan dini sebenarnya terjadi di banyak tempat, hanya saja tidak semuanya terekspos ke publik. “Permasalahan pernikahan di bawah umur ini terjadi di mana-mana. Ada yang terpublikasi, ada juga yang tidak. Di era digitalisasi seperti sekarang, semua peristiwa sangat mudah terekspos dan menjadi viral, bahkan tanpa disadari oleh pelaku atau keluarga,” ungkapnya, Senin, (26/5) kepada hariannusa.com.

Ia menilai, walaupun viralitas di media sosial terkadang membawa keberuntungan bagi pemilik akun, namun di balik itu terdapat persoalan serius yang harus segera ditangani. “Pernikahan dini berdampak besar terhadap masa depan pelaku, baik secara psikologis maupun kesehatan. Ini bisa menjadi salah satu penyebab tingginya angka kawin cerai, serta risiko saat kehamilan dan persalinan. Bahkan anak-anak dari pernikahan dini banyak yang rentan mengalami stunting,” jelasnya.

H. Jamhur mengajak semua elemen masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam memberikan edukasi secara masif, mulai dari orang tua, keluarga terdekat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat hingga pemerintah. Ia menegaskan pentingnya peran kolaboratif dalam menekan angka pernikahan dini di NTB.

Ia juga menyoroti keberadaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan Perkawinan Dini yang sudah dimiliki oleh NTB. Namun, menurutnya, perda tersebut belum efektif karena tidak mengatur sanksi tegas bagi pelanggarnya. “Kita sudah punya perda, tapi kelemahannya tidak ada sanksi tegas. Ini harus menjadi perhatian agar regulasi benar-benar berdampak,” tandasnya.

Dengan pernyataan ini, H. Jamhur berharap adanya perhatian serius dan langkah konkret dari semua pihak untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif pernikahan di usia dini.

Seperti diketahui baru-baru ini jagad media sosial dihebohkan dengan video nyongkolan pernikahan anak dibawah umur dimana pengantin perempuan masih duduk dibangku SMP sedangkan pengantin pria baru kelas 1 SMK. Pasangan tersebut diketahui berasal dari Lombok Tengah. (F3)

Ket. Foto:

Anggota Komisi V DPRD NTB, HM. Jamhur. (Ist)

HarianNusa, Lombok Timur – Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus memperkuat pencegahan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram secara resmi menetapkan Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, sebagai Desa Binaan Imigrasi.

Penetapan ini ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) secara simbolis oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Mirza Akbar, kepada Kepala Desa Jenggik Utara. Seremoni ini berlangsung pada Rabu, 21 Mei 2025, di sela kegiatan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Lombok Timur yang diselenggarakan di Rinjani Waterpark.

Pembentukan desa binaan ini merupakan langkah strategis Imigrasi Mataram dalam mendekatkan layanan serta edukasi keimigrasian langsung ke tengah masyarakat. Desa Jenggik Utara dipilih karena dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai model kolaborasi antara pemerintah dan warga dalam mencegah praktik-praktik ilegal yang berisiko tinggi, terutama yang menyasar warga untuk menjadi korban TPPO maupun TPPM.

“Melalui program Desa Binaan Imigrasi, kami ingin membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pemahaman keimigrasian sejak dari lingkungan terkecil, yaitu desa. Ini bagian dari komitmen kami untuk melindungi masyarakat dari ancaman perdagangan orang dan migran ilegal,” ujar Mirza.

Dengan terbentuknya Desa Binaan ini, masyarakat Jenggik Utara diharapkan dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam bidang keimigrasian, serta berperan aktif dalam melaporkan potensi pelanggaran yang terjadi di lingkungannya. Edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan akan menjadi pilar utama dalam pelaksanaan program ini.

Imigrasi Mataram optimis bahwa sinergi antara pemerintah desa, aparat penegak hukum, serta masyarakat akan memperkuat sistem perlindungan sosial di tingkat akar rumput, sekaligus menciptakan Lombok Timur yang lebih aman, sadar hukum, dan sejahtera. (HF)

Ket. Foto:
Penyerahan Surat Keputusan (SK) secara simbolis oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Mirza Akbar, kepada Kepala Desa Jenggik Utara. (Ist)

Jakarta, 14 Mei 2025 – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil NTB 2 (Pulau Lombok), H. Abdul Hadi, SE., MM., menghadiri pembukaan Sidang Parlemen Negara-Negara Anggota OKI (PUIC) ke-19 yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (14/5/2025). Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hadi menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas pidato Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto, yang disampaikan di hadapan para delegasi negara Islam.

“Pidato Presiden Prabowo luar biasa menyentuh. Saya, bersama seluruh peserta, memberikan standing applause atas keberanian dan ketegasan beliau dalam menyuarakan pembelaan terhadap dunia Islam, khususnya Palestina. Ini mencerminkan sikap konsisten bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan,” ungkap Abdul Hadi.

Abdul Hadi juga memberikan apresiasi khusus kepada Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani, yang telah terpilih sebagai Ketua PUIC, sebagai representasi aktif parlemen Indonesia di tingkat global dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam sedunia.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo tidak hanya menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina, tetapi juga mengajak para pemimpin dunia Islam untuk meneladani para tokoh besar dalam sejarah Islam seperti Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, dan Salahuddin Al Ayyubi.

“Presiden mengajak kita semua merenungkan keteladanan para pemimpin besar tersebut — keberanian, kecerdasan, dan keteguhan mereka dalam membela kebenaran serta keberhasilan mereka membangun peradaban Islam. Ini menjadi panggilan moral bagi seluruh umat Islam untuk bangkit dan bersatu,” ujar Abdul Hadi.

Ia juga menekankan pentingnya dunia Islam untuk kembali menjadi pelopor dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan peradaban.
“Islam pernah memimpin dunia dalam sains dan teknologi. Kini saatnya umat Islam bersatu dan bangkit kembali, tidak hanya untuk membela Palestina, tetapi juga untuk membangun kesejahteraan bagi rakyat di negeri-negeri Muslim,” tegas Politisi PKS asal Lombok ini.

Sebagai anggota DPR RI yang mewakili rakyat NTB, Abdul Hadi menyatakan bahwa semangat persatuan umat dan pembelaan terhadap Palestina harus menjadi agenda bersama dalam diplomasi Indonesia ke depan.

“Kami berharap, Indonesia bersama seluruh negara anggota OKI dapat mempelopori konsolidasi global demi menghadirkan dunia yang lebih adil, damai, dan merdeka, terutama bagi bangsa-bangsa yang masih terjajah seperti Palestina,” tutup Abdul Hadi.