HarianNusa, Mataram – Belasan warga Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) mendatangi kantor DPRD NTB. Mereka mendesak agar das Bendungan Pengga (hilir) di Lombok Tengah dan Sungai dari Dusun Kending Sampi sampai – Dusun Kangas untuk dikeruk.
Kepala Desa Kabul, Sahurim, menegaskan sedimentasi aliran sungai dari Kending Sampi (hulu) yang melewati Desa Kabul sepanjang 4,5 KM sempat meluap pada, Rabu (14/1/2026). Imbasnya, 8 dusun terdampak dan menyebabkan 337 kepala keluarga terendam.
“Kami meminta kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk segera melakukan upaya penanganan cepat untuk pengerukan sedimentasi mulai dari sungai Kending Sampi, sungai Pampang sampai Kangas memperbaiki dam Pengga di dekat rumah warga,” tegas Sahurim saat hearing bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kawasan Permukiman (PU Perkim) NTB, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) NTB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB di ruangan Komisi IV DPRD NTB, Selasa (27/1/2026).
Menurut Sahurim, setiap tahun, wilayah Desa Kabul diterjang banjir. Khusus di hilir sekitar 180 jiwa diterjang banjir akibat luapan Bendungan Pengga (kiriman air hulu). Rumah warga sekitar Dam Pengga terendam dikarenakan luapan air bendungan setempat. Selain itu, dangkalnya aliran sungai dari hulu (Kending Sampi-Kangas) juga memperparah kondisi banjir yang menerjang rumah warga.
“Jadi setiap tahun kami kebanjiran. Kami minta BBWS segera melakukan pengerukan sedimentasi sungai dan perbaikan Dam Pengga. Kalau bisa itu dikeruk dan tanggul,” ujarnya.
Falahudin, warga desa Kabul yang ikut dalam hearing itu mengkritik tajam lambannya pihak BBWS NTB melakukan penanganan dampak banjir di desanya. Menurut dia, pihak desa telah mengirim surat ke BBWS NTB untuk segera melakukan pengerukan dam Pengga dan Sungai. Tetapi, hingga hari ini surat itu tidak kunjung mendapat kejelasan dari BBWS.
“Nah pak Gubernur NTB waktu itu sudah mendatangi kami. Beliau meminta agar sedimentasi pasir dari sungai itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Kopdes Merah putih dengan bersurat ke BBWS meminta rekomendasi, tapi belum ada respon sampai hari ini,” katanya.
Padahal, kata Falah sapaanya, jika melihat material banjir dari aliran sungai itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Akan tetapi, surat permintaan pengerukan untuk memanfaatkan pasir itu tidak kunjung dijawab oleh BBWS.
“Kami sudah ke dinas ESDM meminta pasir batu dikeruk. Tapi tidak bisa dikeruk karena harus ada rekomendasi dari BBWS. Nah di sini masalahnya. Kalau itu tidak dikeruk, kalau ujan kami terendam lagi,” tegas dia.
Mendengar keluhan warga, Sekretaris Komisi IV DPRD NTB Hasbullah Muis Konco, mendesak agar BBWS NTB segera turun cek ke lokasi. Karena, kewenangan penanganan dam Bendungan Pengga dan Sungai merupakan tugas dari BBWS NTB.
“Masyarakat kita ini menunggu kapan BBWS akan turun ke lokasi. Jadi kalau kita mengulur waktu, persoalan ini tidak selesai,” tegas politikus PAN NTB itu.
Selain itu, Konco menegaskan, dinas lain seperti PU Perkim dan BPBD NTB segera melakukan upaya penanganan sesuai bidang di lokasi tersebut.
“PU harus mengerjakan kewenangannya, BPBD juga harus melakukan kewenangannya di desa Kabul. Tapi ini sudah jelas, persoalan ini kewenangan utamanya ada di BBWS NTB,” tegas Konco.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PU-Perkim) NTB Ilham mengatakan pihaknya telah dipanggil oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk menerjunkan satu alat berat (ekskavator) untuk melakukan penanganan sementara di lokasi.
Tetapi, Ilham berujar, penanganan tidak bisa langsung dilakukan langsung, karena ekskavator digunakan untuk mengangkat lumpur di Desa Persiapan Pengantap di Kecamatan Sekotong Lombok Barat yang terdampak banjir.
“Kami di sana 9 hari membersihkan lumpur. Setelah dari sana kami akan kirim alat berat ke Kabul. Tapi, waktu yang bersamaan ada longsor di Pusuk, Gunungsari Lombok Barat,” katanya.
Hingga hari ini, pengerukan lumpur dan pasir di Desa Kabul belum bisa dilakukan. Karena, alat berat baru selesai digunakan untuk mengeruk bekas longsoran di jalur Pusuk Lestari.
“Jadi hari ini alat berat kami standby ya. Masalah pemanfaatan pasir oleh masyarakat di Kabul itu kami sudah menerima surat dari warga dan kami dengan ESDM intinya menunggu rekomendasi dari BBWS NTB,” katanya.
Wakil Ketua Komisi IV Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Sudirsah Sujanto mengaku seluruh OPD ternyata telah mendapat perintah langsung oleh Gubernur NTB untuk melakukan penanganan segera dampak banjir di Desa Kabul.
“Jadi Gubernur sudah turun ya. Jadi dia sudah meminta respon cepat di desa Kabul. Kami juga meminta kepada BBWS pihak yang memiliki kewenangan, turun ke lapangan dan melakukan identifikasi. Mana yang perlu ditangani jangka pendek dan jangka panjang segera dilakukan,” tegas Politikus Gerindra itu.
Sudirsah mengaku, berdasarkan paparan masyarakat, dampak banjir bandang yang dialami oleh warga Desa Kabul butuh penanganan mendesak. Untuk itu, dia meminta agar BBWS, PU Perkim dan BPBD NTB segera menangani dampak banjir di Desa Kabul.
“Jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan masyarakat cukup mendesak. Karena terjadi pendangkalan sedimentasi perlu diangkat segera,” tegas Sudirsah.
Terpisah, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Alam BBWS NTB Lukman Nurzaman mengatakan siap menindaklanjuti surat rekomendasi pemanfaatan pasir yang menutupi sedimentasi sungai Pampang.
“Kami akan segera proses surat rekomendasi pemanfaatan pasir. Mudahan sampai dua hari ini ada jawaban sesuai dengan prosedur,” ujar Lukman.
Lukman juga memastikan, petugas dari BBWS NTB akan turun mengecek pada Rabu (28/1) besok untuk mengecek kondisi sedimentasi sungai Pampang dan Dam Bendungan Pengga yang dikeluhkan warga.
“Besok kami akan turun cek. Tujuan kami untuk memastikan kondisi disana. Kalau sudah final kami nanri akan turunkan alat berat ke sana,” ujar Lukman.
Lukman menepis isu lambannya penanganan banjir akibat luapan Sungai Mampang di Desa Kabul. Menurut dia, pihak BBWS telah menyusun jadwal untuk mengecek sedimentasi sungai Pampang di Desa Kabul.
“Jadi kami tidak kesulitan ya. Selama ini kan ada penghematan anggaran untuk pengerukan sungai dialihkan ke Swasembada pangan,” katanya.
Selain itu Lukman berujar, banyaknya bencana banjir yang terjadi di NTB juga harus melakukan penanganan ke daerah-daerah yang terdampak parah. “Seperti di Sekotong kan. Kami di sana sudah menurunkan alat berat ya. Jadi tidak ada kesulitan ya,” timpal Lukman. (F3)
Ket. Foto:
Kegiatan hearing warga kabul ke DPRD Provinsi NTB. (Ist)
