1 week ago
11
- Advertisement -
HarianNusa, Mataram – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang mengusung tema Akurasi Data Kependudukan untuk Dukung Suksesnya Pilkada Serentak 2024 dan Percepatan Transformasi Digital Nasional dibuka langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Pj Gubernur NTB Hassanudin, Plh Dirjen Dukcapil Handayani Ningrum,
Senin, 4 November 2024 yang berlangsung di Hotel Lombok Raya Mataram, NTB.
Rakornas yang digelar dalam Rangka Penguatan Dukcapil untuk Penerapan Beta Release Portal Administrasi Pemerintahan (PAP) dengan Nama Produk INA Gov dalam Pelayanan Publik diikuti oleh 1.066 orang peserta yang merupakan perwakilan Dukcapil Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia.
Mengawali sambutannya, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Dukcapil Dr. Handayani Ningrum, S.E., M.Si., mengucapkan selamat atas dilantiknya Mendagri Prof. Muhammad Tito Karnavian, pada Kabinet Merah Putih periode 2024 2029. Begitu juga pada Wamendagri Bima Arya Sugiarto dan Ribka Haluk oleh Presiden Prabowo Subianto.
Handayani Ningrum mengatakan, Rakornas 2 Dukcapil tahun 2024 di Mataram merupakan langkah strategis dalam menjabarkan 4 pilar Indonesia Emas 2045, termasuk turunan 8 agenda pembangunan dalam RPJMN 2024 – 2045 serta Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada poin keempat.
"Yakni memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Olahraga, Kesetaraan Gender serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas," paparnya.
Disebutkannya, memasuki awal RPJM 2024-2045 penyelenggaraan administrasi kependudukan telah mencatat kemajuan yang sangat signifikan. Salah satunya dibuktikan dengan pemanfaatan data kependudukan nasional menjadi database dalam memantapkan tata kelola pemerintahan desentralisasi dan proses demokratisasi, selain perolehan hasil dan prestasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
Sekarang ini, administrasi kependudukan yang wajib bertransformasi secara modern dan global dalam skala nasional maupun internasional dihadapkan dengan tantangan seperti kompetensi sumber daya aparat nasional yang belum terstruktur dan memenuhi standar. Selain itu, penguatan peran dan fungsi data kependudukan sebagai sumber data perencanaan pembangunan, sehingga ke depannya perlu komitmen bersama terkait masalah data kependudukan oleh internal Kemendagri, kementerian/ lembaga terkait, pemerintah daerah dan kalangan pengguna data kependudukan lainnya. Terutama, dalam memanfaatkan data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan dan alokasi anggaran bagi pemerintah daerah.
Untuk pencapaian ini perlu gerakan nasional peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pemutakhiran data kependudukan melalui tertib administrasi kependudukan. Termasuk penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, server dan storage jaringan komunikasi data dan cyber security. Begitu juga dengan ketersediaan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN melalui amanat pasal 7A pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang harus disediakan oleh pemerintah daerah dan pemerintahan pusat memerlukan dukungan dari menteri dan pemerintah daerah.
Untuk itu, pihaknya meminta dukungan Mendagri untuk terus membukakan jalan dengan kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan terkait anggaran yang memadai.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, dalam sesi wawancara mengatakan bahwa Rakornas 2 Dukcapil ini memiliki agenda yang sangat penting, pertama untuk melakukan konsolidasi peningkatan kualitas baik layanan manusia maupun kualitas atau kapasitas dari sistem yang ada.
"Itu yang kita koordinasikan di sini, kita menunggu keluhan dari teman-teman dukcapil seluruh Indonesia. Apabila ada hal-hal yang berpengaruh pada peningkatan layanan, baik itu regulasi maupun kebutuhan-kebutuhan untuk sistem, kebutuhan untuk koordinasi dengan yang lain-lain," jelasnya.
Yang kedua, lanjutnya, akselarasi untuk meningkatkan pendataan indeks Kependudukan Digital (IKD) yang saat ini masih diangka 18 persen. Dan juga mendukung penuh program satu data kependudukan.
"Kita semua untuk INA Gov, INA Ku dan INA Pas kita akan sinkronkan antara data IKD dengan tahapan-tahapannya yang juga diinisiasi oleh Kemenpar RB, Kominfo, dan PAN RB," katanya.
Pihaknya mendukung penuh pelaksanaan Pilkada dengan validasi data dengan menjangkau semua segmen masyarakat baik yang marginal, disabilitas, renta maupun pemilih pemula. Ia menyebutkan ada sekitar 1,5 juta penduduk pemula yang datanya belum direkap.
"Besok kami akan mengecek perekaman-perekaman data itu, beberapa dukcapil di titik-titik sebagai sampel saja. Jadi 1,5 juta ini harus dijamin hak pilihnya," pungkasnya. (HN3)
Ket. Foto:
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. (tengah), Pj Gubernur NTB Hassanudin (kanan), Plh Dirjen Dukcapil Handayani Ningrum, dalam sesi konferensi pers pada acara Rakornas 2 Dukcapil di Mataram, NTB. (HarianNusa)
