2 days ago
9
- Advertisement -
HarianNusa, Mataram – Anggota Komisi I DPRD Provinsi NTB Lalu Muhibban didampingi Sekretaris DPRD Provinsi NTB Drs. H. Surya Bahari, menerima massa aksi dari Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi NTB (EW-LMND-NTB) di depan pintu Gerbang Utama DPRD NTB, Rabu, (13/11/24).
Puluhan massa aksi tersebut secara bergantian menyuarakan poin-poin tuntutan, antara lain:
1. Mendesak Dinas ESDM/Inspektur Tambang untuk transparansi aktivitas eksplorasi tambang PT. Sumbawa Timur Mining (STM);
2. Mendesak dinas ESDM/Inspektur Tambang untuk segera mengambil langkah tegas atas konflik sosial yang terjadi akibat ulah tambang PT. STM Hu’u yang memenjarakan masyarakat sekitar tambang;
3. Mendesak Gubernur NTB agar mengevaluasi izin tambang dan tambak;
4. Mendesak Gubernur NTB agar melakukan pembangunan merata tentang pemancar jaringan;
5. Mendesak Gubernur NTB agar mengaktifkan BUMD;
6. Mendesak Kapolda NTB mentransparansikan jumlah kasus narkoba;
7. Mendesak Kapolda NTB untuk mengefektifkan sosialisasi tentang bahaya narkoba;
8. Mendesak Kapolda NTB agar melakukan pemanggilan terhadap Kapolres Dompu tentang pengrusakan atribut Organisasi LMND;
9. Mendesak Kapolda NTB agar menangkap semua bandar narkoba yang ada di NTB;
10. Mendesak DPRD Provinsi NTB agar tertib menggunakan Anggaran Pokok Pikiran (Pokir);
11. Mendesak DPRD Provinsi NTB menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai aturan (Pengawasan);
12. Mendesak RSUP NTB agar melakukan keterbukaan informasi tentang tidak melayani Pasien BPJS;
13. Mendesak RSUDP NTB agar memasang baliho di RSUDP tentang tidak melayani pasien BPJS
14. Mendesak RSUDP NTB agar komprehensif melayani pasien.
Dalam kesempatan itu, Muhibban mengatakan akan melihat terlebih dahulu segala tuntutan mahasiswa. Dia meminta agar para mahasiswa bisa membawa data lengkap soal aktivitas tambang di Dompu tersebut.
"Kalau tambang ini komisi IV, kami akan sampaikan, lebih-lebih aspirasi adik-adik mahasiswa," kata Muhibban, di hadapan para demonstran.
Muhibban mempersilakan para mahasiswa untuk membawa data soal aktivitas eksplorasi tambang di Kecamatan Hu’u, Dompu. Jika data itu ada, maka pihak Komisi IV DPRD NTB akan duduk bersama membahas persoalan tersebut.
"Saya tunggu di komisi duduk diskusikan hal ini. Saya juga minta datanya sebagai bahan kami. Kami tidak bisa sampaikan jika tidak ada data. Pada intinya leading sektor di Komisi IV siap menerima datanya," ungkapnya.
Terkait Pokir (pokok pikiran), Lalu Muhibban, mengatakan tentu sudah ada regulasinya. Dimana anggota DPRD NTB menyerap aspirasi masyarakat melalui reses yang kemudian disalurkan melalui sistem pembangunan pemerintah daerah.
Aksi demonstrasi berlangsung tertib dan massa membubarkan diri setelah aspirasi diterima dibawah pengawasan dan pengamanan dari Aparat Kepolisian dari Polresta Mataram. (F3)
Ket. Foto:
Anggota Komisi I DPRD NTB, Lalu Huhibban didampingi Sekwan Lalu Surya Bahari menemui massa aksi yang berunjuk rasa di depan Gedung DPRD NTB. (HarianNusa)
