2 hours ago
2
Satunews.id, Sukabumi – Operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Buniwangi, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, dilaporkan terhenti total sejak akhir Januari 2026. Dampaknya, sebanyak 2.998 siswa penerima manfaat tidak lagi mendapatkan paket makanan bergizi selama hampir satu bulan terakhir.
Terhentinya program unggulan Presiden tersebut memicu keluhan dari para orangtua siswa. Pasalnya, penghentian distribusi terjadi secara tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan resmi kepada para penerima manfaat.
Salah seorang orangtua siswa, Indah (37), mengaku terkejut ketika anaknya tidak lagi menerima paket makanan seperti biasanya. Padahal sebelumnya program tersebut berjalan lancar dan sangat membantu kebutuhan gizi anak-anak sekolah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tahun kemarin masih lancar-lancar saja. Tapi sejak Februari ini anak saya tidak pernah menerima lagi paket MBG. Tidak ada pemberitahuan apa pun, tiba-tiba saja berhenti. Kami keberatan karena program itu sangat membantu,” ujar Indah, Senin (2/3/2026).
Ia menjelaskan, pada pekan pertama Januari 2026 paket MBG sempat didistribusikan seperti biasa. Namun setelah itu program kembali terhenti dan hingga kini belum kembali berjalan.
“Setelah sempat berjalan beberapa hari di awal Januari, program itu berhenti lagi. Katanya dapurnya berhenti dulu, tapi kami tidak tahu alasan pastinya,” tuturnya.
Keluhan serupa juga disampaikan oleh orangtua siswa lainnya, Yuni (45). Ia menduga penghentian operasional dapur tersebut berkaitan dengan adanya persoalan internal antara dua dapur yang melayani penerima manfaat yang sama.
Di sisi lain, pemilik fasilitas dapur MBG di SPPG Buniwangi, Tini Suhartini (44), mengungkapkan bahwa kemacetan operasional dapur bermula dari persoalan teknis perbankan yang menurutnya janggal. Ia mengaku pada awal Januari 2026 tiba-tiba tidak lagi dapat mengakses sistem sebagai maker pada virtual account operasional dapur.
Dalam sistem MBG, peran maker sangat penting karena berfungsi untuk menginisiasi transaksi pencairan dana operasional, baik untuk pembelian bahan baku maupun pembiayaan operasional dapur sehari-hari.
“Awal Januari itu saya sudah tidak bisa melakukan maker. Beberapa hari kemudian saya mendapat email dari pihak bank bahwa nama virtual account berubah,” ungkap Tini.
Menurutnya, perubahan tersebut terjadi tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada dirinya sebagai pengelola dapur. Ia juga mempertanyakan informasi yang sempat beredar mengenai dugaan peretasan akun.
“Kalau benar diretas, seharusnya pihak bank melakukan konfirmasi. Ini tiba-tiba saja berubah tanpa ada pemberitahuan,” katanya.
Tini menuturkan, persoalan tersebut berawal sejak Desember 2025 ketika dirinya memutuskan untuk menghentikan setoran kepada yayasan pengelola SPPG sebesar Rp2.000 per porsi yang kemudian berubah menjadi Rp1.800 per porsi.
Dengan jumlah penerima manfaat mencapai 2.998 siswa, potongan Rp1.800 per porsi tersebut menurutnya bernilai cukup besar dan berdampak signifikan terhadap biaya operasional dapur dalam jangka waktu satu bulan.
“Awalnya saya setor penuh. Tapi lama-lama beban dapur semakin bertambah. Ada biaya sertifikasi, administrasi, dan berbagai kebutuhan lain yang harus melalui yayasan. Dari sekitar 16 juta menjadi 19 juta,” jelasnya.
Ia juga menyebut sejumlah pembayaran, termasuk untuk sertifikasi koki dari BNSP serta berbagai kebutuhan administratif lainnya, harus melalui yayasan pengelola. Bahkan menurutnya terdapat kuitansi pembayaran yang tidak tercantum atas nama institusi resmi.
“Semua dibebankan kepada pemilik fasilitas dapur. Saya merasa keberatan dengan kondisi itu,” ucapnya.
Tak lama setelah persoalan tersebut muncul, kepala SPPG yang sebelumnya bertugas di dapur miliknya disebut berpindah ke dapur lain yang kemudian melayani sekolah-sekolah penerima manfaat yang sama.
“Saya sempat menanyakan dasar perpindahan tersebut, seperti surat keputusan atau SK. Namun sampai sekarang tidak ada penjelasan,” katanya.
Sejak dapur berhenti beroperasi pada pekan pertama Januari 2026, sekitar 47 pekerja dapur turut terdampak. Selain itu, sejumlah pemasok bahan pangan juga disebut belum menerima pembayaran atas pasokan yang sebelumnya sudah diberikan.
Tini mengaku, bahkan dua pekan sebelum penghentian operasional total, dirinya sudah mengalami kesulitan dalam mencairkan dana operasional dapur.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak yayasan pengelola maupun instansi terkait mengenai penyebab pasti terhentinya operasional dapur MBG di SPPG Buniwangi serta kepastian kelanjutan program tersebut bagi ribuan siswa penerima manfaat.
(red)
