- iklan Paket Wisata di Lombok -
- iklan Web Hosting Murah -
HarianNusa, Lombok Barat – Sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda pertanyakan integritas Pj. Bupati Kabupaten Lombok Barat terkait dengan pengusulan sejumlah nama Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 Nomor: 11-PANSEL-JPTP/VIII/2024 yang diduga kuat syarat dengan politik kepentingan dan konspirasi.
Hal ini dikarenakan usulan pelantikan hasil seleksi terbuka ke kemendagri tersebut, diusulkan setelah berakhirnya masa jabatan (pensiun, red) salah seorang calon yakni Kepala Dinas Ketahanan Pangan Baiq Puji Qadarni, SH. Artinya, yang bersangkutan diusulkan, tapi tidak dilantik. Ini dikhawatirkan akan menimbulkan konflik baru di tatanan birokrasi Lombok Barat.
Ketua Forum Pemerhati Birokrasi Lombok Barat, Daud A Gerung, menyayangkan sikap Pj. Bupati tersebut. Ia mengatakan, mestinya usulan ini dikonsultasikan dulu dengan timsel sebelum dilanjutkan.
"Jika tetap dibiarkan, maka kami akan melakukan gugatan secara keperdataan di PTUN," tegasnya, dalam keterangannya, Kamis, (02/01/25).
Ia juga menyoroti ada nama yang diusulkan sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat yang dinilainya cacat secara moralitas, karena yang bersangkutan dianggap tidak menunjukkan sikap teladan seorang pejabat publik.
Ketua PPDI Lombok Barat, Ramli Ahmad, juga menyesalkan sikap Pj. Bupati Lombok Barat terkait pengusulan nama tersebut, di tengah-tengah situasi transisi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat saat ini.
"Mestinya pak Pj.Bupati menjaga kondusifitas pasca Pilkada, bukan malah memunculkan kegaduhan ditengah masyarakat. Apalagi beliau mengklaim dirinya diminta oleh Bupati terpilih terkait usulan ini. Dan diminta untuk melakukan evaluasi pergeseran sejumlah kepala OPD. Janganlah membawa-bawa nama Bupati terpilih, sebab belum SAH secara hukum, belum dilantik," ungkapnya.
Ketua Aliansi Pemuda Lombok Barat, Haertami mengancam akan mengambil langkah-langkah tegas terkait persoalan ini.
“Nanti kami akan melaporkan hal ini dengan bersurat ke instansi terkait, baik itu Kemendagri maupun KASN. Kami jg akan meminta Komisi III DPR RI untuk mengevaluasi Pj. Bupati Lombok Barat. Nanti kita proses," tegasnya.
Ia juga mengatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di Kemendagri dan Pemda Lobar jika Pj. Bupati Lombok Barat tetap melanjutkan pengusulan tersebut.
Sementara, Pj. Bupati Lombok Barat, H. Ilham yang dikonfirmasi oleh media via WhatsApp belum bisa dihubungi hingga berita ini ditayangkan. (F3)
Ket. Foto:
Penampakan Kantor Bupati Lombok Barat dari depan. (Ist)
