Proyek Infrastruktur di Purwakarta Dibayar Sesuai Volume yang Terpasang

Proyek Infrastruktur di Purwakarta Dibayar Sesuai Volume yang Terpasang

Purwakarta -jabar–Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein menegaskan kebijakan baru yang mengubah mekanisme pembayaran proyek infrastruktur di wilayahnya.

Mulai tahun ini, setiap pekerjaan barang dan jasa terutama proyek infrastruktur tidak bisa langsung dibayarkan sebelum melewati pemeriksaan Inspektorat.

Kebijakan tegas itu disampaikan langsung oleh Bupati yang akrab disapa Om Zein saat memberikan arahan pada Senin, 26 Januari 2026. Ia secara terbuka meminta peran aktif Inspektorat Daerah sebagai pengawas utama sebelum uang negara dikeluarkan.

“Mulai tahun ini mohon maaf saya, Pak Inspektur mohon bantuannya pekerjaan-pekerjaan dibayarkan setelah mendapat rekomendasi dari inspektorat,” kata Om Zein, menekankan bahwa tidak ada lagi ruang kompromi dalam proses pembayaran proyek.

Menurut Om Zein, langkah ini diambil untuk memastikan seluruh pekerjaan, khususnya infrastruktur, sudah dikoreksi sejak dini.

Dengan begitu, potensi kekurangan volume, kualitas yang tidak sesuai, hingga pemborosan anggaran bisa dicegah sebelum menimbulkan masalah hukum maupun kerugian daerah.

Ia mencontohkan secara gamblang mekanisme pembayaran berbasis hasil riil di lapangan. Jika nilai kontrak proyek mencapai Rp1 miliar, namun volume pekerjaan yang benar-benar terpasang hanya senilai Rp800 juta, maka pemerintah daerah hanya akan membayarkan sesuai angka tersebut.

“Jika nilai proyeknya Rp1 miliar, yang terpasangnya Rp800 juta, maka kita bayar Rp800 juta sesuai rekomendasi dari inspektorat,” ucap Om Zein dengan nada tegas.

Lebih jauh, kebijakan ini bukan semata soal penghematan anggaran, melainkan upaya membangun budaya kerja yang jujur, akuntabel, dan profesional di lingkungan pemerintah daerah serta rekanan pelaksana proyek.

Om Zein menilai, selama ini potensi pemborosan kerap muncul karena lemahnya pengawasan sebelum pembayaran dilakukan. Dengan menjadikan Inspektorat sebagai “gerbang terakhir”, setiap rupiah anggaran diharapkan benar-benar sebanding dengan hasil pembangunan.

Ia menegaskan, pembangunan Purwakarta ke depan harus berkualitas, bukan sekadar mengejar serapan anggaran. Efisiensi yang digaungkan pemerintah pusat pun, kata dia, harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Agar terkoreksi sejak dini, dan pembangunan infrastruktur Purwakarta berkualitas,” ujar Om Zein.

Kebijakan ini sekaligus menjadi sinyal keras bahwa Pemerintah Kabupaten Purwakarta tak main-main dalam mengawal uang rakyat, serta berkomitmen menjadikan pengawasan sebagai fondasi utama pembangunan daerah.

(Red)**